Info Bappebti blokir perdagangan berjangka ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan berjangka ilegal

Blog Article

“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

berjangka dan aset acuan berada dalam posisi amat likuid dan setiap perbedaan harga antara indeks dan aset acuan akan sangat cepat diperdagangkan oleh para pemain arbitrasi dan saat ini pula kenaikan volume adalah disebabkan oleh karena para pedagang memutar balik posisinya ke kontrak berikutnya atau atau dalam kasus kontrak berjangka indeks maka mereka akan melakukan pembelian komponen aset acuan dari indeks tersebut sebagai suat 7. Harga Situasi dimana harga

memperhatikan pergerakan harga dan mengambil keputusan untuk beli atau jual. Setelah memperoleh suatu penjelasan tentang kontrak berjangka, bagaimana jika kita mempelajari perbedaan-perbedaan diantara kontrak berjangka dan saham, yaitu: Pertama, suatu kontrak berjangka adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual sebelum maupun pada tanggal kontraknya berakhir, dan pada harga yang ditentukan sekarang. Dengan membeli saham Anda memperoleh hak milik, sedangkan sama sekali tidak ada penyerahan fisik ataupun pengalihan hak milik dalam bertransaksi kontrak berjangka. Dengan kata lain, kontrak berjangka hanya sebuah janji atau persetujuan bahwa Anda akan menjual atau membeli kembali apa yang telah dibeli atau dijual sebelumnya. Kedua, persediaan kontrak berjangka tidak dibatasi dan setiap kali seorang pembeli dan seorang penjual membuka suatu posisi, sebuah kontrak berjangka baru tercipta.

Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam Melaporkan ke Bappebti bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK. Pelaporan bisa dilakukan melalui saluran media sosial resmi milik Bappebti atau datang langsung ke kantor Bappebti.

Menurutnya, Bappebti secara rutin melakukan tindakan pencegahan dengan memblokir domain situs entitas ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi. Hal itu sekaligus untuk memberikan literasi kepada masyarakat.

Apabila terjadi perselisihan (dispute) antara nasabah dengan penyedia, Bappebti klik disini selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka mediasi.

Pemblokiran tersebut bertujuan agar promosi, iklan, dan penawaran investasi ilegal di bidang perdagangan berjangka tidak dapat diakses di wilayah Indonesia.

Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses situs Internet resmi Bappebti melalui tautan ,” pungkas Aldison.

“Bagi masyarakat, industri ini bisa menjadi alternatif investasi, dan bagi kalangan usaha dalam memanfaatkan perdagangan berjangka komoditi untuk sarana hedging atau lindung nilai komoditas,” ujar dia.

Penting diketahui, meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, namun setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka.

Ia melanjutkan, Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman, serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.

Krisis ekonomi dan keuangan mereposisikan urgensi akan bursa berjangka di Indonesia yang sudah sangat telat dibanding negara lain yang telah memulai perdagangan sejak abad yang lalu. Akibat kendala diatas maka sosialisasi akan perlunya pasar berjangka menjadi terabaikan.one

“Pastikan legalitas perusahaan sebelum bertransaksi dan hindari penawaran yang terlalu menggiurkan. Periksa profil dan legalitas pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi dengan mengakses situs Internet resmi Bappebti,” pungkas Aldison.

SIUPL merupakan izin usaha melakukan kegiatan usaha penjualan langsung yaitu sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran.